Sabtu, 15 Juni 2013

SK Belum Keluar Bukan Kiamat

Jakarta (Dikdas): Menanggapi sejumlah guru yang gelisah lantaran namanya belum terjaring dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga terancam tak mendapat tunjangan, Sumarna Surapranata, Ph.D., Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, mengatakan mereka tak perlu khawatir. Jika data belum terjaring, kemungkinan besar pengisian instrumen pendataan oleh operator sekolah belum lengkap. Maka yang perlu dilakukan adalah melengkapi instrumen pendataan. “Bagi guru yang tidak keluar SK-nya sekarang, itu bukan kiamat. Silakan melengkapi persyaratan-persyaratan, nanti di tengah jalan akan keluar. Haknya dari bulan Januari tidak hilang,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 9 April 2013. Setelah data lengkap dan Surat Keputusan (SK) keluar, guru mendapat tunjangan secara rapel tanpa ada pemotongan sepeserpun. Sumarna mengakui, penjaringan Dapodik belum mencapai 100 persen. Itu terjadi lantaran banyak kendala di lapangan, seperti terbatasnya akses dan jaringan internet di sebuah daerah. Namun jumlahnya kecil, kini sekitar 3,5 persen. Tapi bukan berarti pihaknya tinggal diam. Selain melalui Dapodik, penjaringan data dilakukan pula dengan pengecekan secara manual. Operator sekolah yang bersangkutan dihubungi baik melalui telepon, pesan layanan singkat, ataupun surat. Kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat juga turut dihubungi. Dengan begitu, penjaringan instrumen pendataan akan cepat tuntas. Sumarna menyampaikan, tunjangan khusus yaitu tunjangan untuk guru-guru yang mengabdi di kawasan yang tergolong daerah khusus telah tersalur 100 persen. Dana tunjangan dikirim ke rekening masing-masing guru. “Kalau tunjangan profesi baru tersalurkan sekitar 40 persen,” ungkapnya.* (Billy Antoro)
selengkapnya

Minggu, 09 Juni 2013

U K K SD se Kab.Malang




Malang - setelah Ujian Nasional dan kelulusan siswa akhir tahun, giliran ujian kenaikan kelas akan dihadapi siswa. Paling  awal Juni, ujian kenaikan kelas sudah dimulai, baik untuk siswa SD, SMP, maupun SMA sederajat. Akan tetapi, beberapa sekolah sudah memulai ujian kenaikan kelas pada minggu keempat Mei.  “Ada juga yang diakhir Mei ini sekitar tanggal 27 Mei sudah mulai ujian kenaikan kelas,”
 Ujian kenaikan kelas memang tidak semuanya serentak, karena tergantung kepada sekolah masing-masing. Karena pelaksanaan Ujian kenaikan kelas tergantung kepada hari efektif belajar dan mengajar masing-masing sekolah.

Jika pada tahun ajaran baru sekolah lebih awal masuk, maka pelaksanaan ujian bisa lebih cepat dimulai. “Yang penting hari efektif tak berkurang, ada sekolah yang masuk duluan atau seminggu sebelum sekolah lain masuk, maka diujung tahun dia akan duluan ujian,” jelasnya. Dan sekolah yang akan mengadakan workshop dipastikan akan melaksanan ujian lebih awal.

Sebagai hasil dari ujian kenaikan kelas, setiap siswa akan menerima rapor. Rapor menurut jadwal akan dibagikan pada tanggal 20 Juni, dan mulai tanggal 23 Juni libur panjang siswa dimulai.
Sebagaimana diketahui pelaksanaan ujian akhir bagi siswa kelas terakhir baik tingkat SD hingga SMA/sederajat baru saja usai dilaksanakan. Dan saat ini bagi siswa kelas akhir /SD yang mengikuti ujian akhir, tinggal menunggu pengumuman kelulusan yang rencana pengumumamnnya tanggal 8 Juni 2013. Kabar terakir yang kami dengar untuk SD LULUS 100%  Dan untuk SDN Sukorejo 1 Gondanglegi peringkat 7 tingkat Kecamatan

selengkapnya

Senin, 06 Mei 2013

Ujian Nasional Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (UN SD/MI)

selengkapnya


Ujian Nasional SD/MI, SDLB, yang selanjutnya disebut UN tiada lain merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan SD/MI, SDLB, secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Mata pelajaran yang dimaksud adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika.

Disamping UN di jenjang SD/MI juga dikenal kegiatan Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut Ujian S/M yakni kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah.

A. Persyaratan Peserta Ujian Nasional (UN)
  1. Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan SD/MI, dan SDLB (Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa Ringan, dan Tunalaras).
  2. Peserta didik yang memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sampai dengan semester 1 tahun terakhir.
  3. Peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang memiliki izin untuk menerima peserta didik WNI, dapat mengikuti UN pada sekolah/madrasah penyelenggara terdekat.
  4. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN di satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti UN di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama
    atau pada tempat lain yang ditentukan sebagai penyelenggara UN.
  5. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN dapat mengikuti UN susulan.

B. Penyelenggara UN SD/MI, SDLB

Penyelenggara UN terdiri atas Penyelenggara UN Tingkat Pusat, Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah.
  • Penyelenggara UN Tingkat Pusat:

    Penyelenggara UN Tingkat Pusat ditetapkan dengan keputusan Ketua BSNP yang terdiri atas unsur-unsur: Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dan Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  • Penyelenggara UN Tingkat Provinsi

    Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan Penyelenggara UN Tingkat Provinsi yang terdiri atas unsur-unsur: Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag).
  • Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota

    Bupati/Walikota menetapkan Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri atas unsur-unsur: Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  • Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah

    Sekolah/Madrasah yang dapat menyelenggarakan UN adalah sekolah/ madrasah yang memiliki fasilitas ruang yang layak dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.

Selamat Tahun Baru 2013 !!! .

 
Powered by Blogger